There are phenomena that the City Transportaton's Terminal Movement in Kedung Cowek causes the less user of it, the demonstation from the City Group toward the policy maker, the decreasing of the City Tratsporation's Crew Income, etc. According those phenomena this research purposes to describe the interaction model amongst the government, private sector and society in implementing the City Transportation's Terminal in Kedung Cowek. The research uses qualitative descriptive methods with interview, observation and documentation in gathering the data. The conclution is the interaction model dominated by formal model rather than informal and partnership interaction ones. It is consequence from the government that has the big distibution of power in making policy, the dominating resources ownership consist of the human resources, physical facilities and budgets compared to the private sector and society. So, not all the private sector and society interests could be articulated by the policy and the problems emerged at last. Based on that finding, the research recommends to observe deeply before doing the Terminal building to optimalize the functions, to consider more of the advantages of the transportation's driver and people as users and the most important is the empowering the partnership interaction model in implementing policy amongst the government, private sector and society. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free POLA INTERAKSI ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TERMINAL DI KOTA SURABAYA Studi Kasus Pelaksanaan Pembangunan Terminal Angkutan Kota Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya The Interaction Model amongst the Government, Private Sector and Society in Implemeting the City Transportation’s Terminal in Kedung Cowek, Bulak, Surabaya Case Study of the Implementation of the City Transportation’s Terminal in Kedung Cowek, Bulak, Surabaya Agus Subianto1Dewi Casmiwati2Adhika Rezky Permatasari3ABSTRACT There are phenomena that the City Transportaton’s Terminal Movement in Kedung Cowek causes the less user of it, the demonstation from the City Group toward the policy maker, the decreasing of the City Tratsporation’s Crew Income, etc. According those phenomena this research purposes to describe the interaction model amongst the government, private sector and society in implementing the City Transportation’s Terminal in Kedung Cowek. The research uses qualitative descriptive methods with interview, observation and documentation in gathering the data. The conclution is the interaction model dominated by formal model rather than informal and partnership interaction ones. It is consequence from the government that has the big distibution of power in making policy, the dominating resources ownership consist of the human resources, physical facilities and budgets compared to the private sector and society. So, not all the private sector and society interests could be articulated by the policy and the problems emerged at last. Based on that finding, the research recommends to observe deeply before doing the Terminal building to optimalize the functions, to consider more of the advantages of the transportation’s driver and people as users and the most important is the empowering the partnership interaction model in implementing policy amongst the government, private sector and society. Keywords Interaction model, Distribution of Power, Resources Ownerships 1 Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah Surabaya 2 Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah Surabaya 3 Alumni Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah Surabaya PENDAHULUAN Latar Belakang Transportasi pada masa sekarang ini menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita merupakan alat/teknik /cara untuk melawan jarak/mempersingkat jarak yang dipergunakan oleh manusia dalam yamenjalankan segala macam dan bentuk aktivitas kehidupannya. Transportasi juga merupakan alat penunjang atau sarana yang dapat mengantarkan kita ketempat yang ingin dituju, dan hampir setiap hari kita menggunakannya. Sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya yang diatur dalam pasal 22 Pengembangan sistem transportasi darat dilakukan dengan a peningkatan Terminal angkutan darat termasuk stasiun kereta yang sudah ada dan pembangunan sub Terminal baru terutama pada wilayah pengembangan dan pusat pertumbuhan, b Terminal dan stasiun kereta sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikembangkan secara terpadu dengan kegiatan jasa dan/atau perdagangan, maka Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki beberapa buah Terminal dengan rincian klasifikasi Terminal Tipe A, Tipe B dan Terminal Tipe lokasi Terminal tipe – tipe tersebut harus memperhatikan syarat – syarat sebagai berikut 1.Rencana umum tata ruang, 2.Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan sekitar, 3.Keterpaduan moda transportasi intra maupun antar moda, 4.Kondisi topografi lokasi terminal, 5.Kelestarian lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini Tabel 1. Klasifikasi Tipe Terminal Jenis Klasifikasi Keterangan Tipe A Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota antar Provinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar Kota Provinsi, angkutan Kota dan angkutan B Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota dalam Provinsi, angkutan Kota dan/atau angkutan C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Sumber PPRI No 43 Tahun 1993 Sedangkan jumlah dan klasifikasi tipe Terminal di Surabaya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini Tabel 2 Klasifikasi Tipe Terminal di Surabaya Pada Tahun 2010 3 Kenjeran C Sumber Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2010 Pemerintah Kota Surabaya sendiri akan melakukan pembangunan atau menambah jumlah dan merelokasi Terminal jika hal tersebut dianggap penting dan diperlukan, seperti yang baru saja beroperasi pada awal tahun 2011 ini, yaitu Terminal Kedung Cowek yang merupakan Terminal Tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Terminal Kedung Cowek yang berlokasi di Kecamatan Kenjeran Surabaya dibangun oleh Dinas Perhubungan Dishub Kota Surabaya. Terminal tersebut merupakan Terminal baru yang didirikan di atas lahan seluas ± 2000 m2sebagai pengalihan dari Terminal Kenjeran lama yang terletak di kawasan Pantai Ria Kenjeran. Selanjutnya Terminal Kenjeran yang selama ini sudah ada akan dihapuskan, yang secara otomatis nantinya enam trayek angkot akan dialihkan ke Terminal Kedung Cowek. Beberapa faktor yang mendasari Dishub kota Surabaya melakukan pengalihan Terminal Kenjeran yang lama Pertama, masalah status kepemilikan lahan yang saat ini ditempati oleh Terminal Kenjeran karena selama ini lahan yang digunakan ialah milik TNI AL dengan menyewa lahan seluas ± 780 m² senilai Rp 50 juta per tahun. Kedua, faktor lainnya ialah tuntasnya pembangunan Jembatan Suramadu yang saat ini sudah difungsikan oleh masyarakat, sehingga nantinya diharapkan letak Terminal Kedung Cowek cukup strategis bagi pengguna untuk mengaksesnya. Sumber Namun demikian didalam pelaksanaannya, Terminal Kedung Cowek menemui banyak masalah diantaranya Terminal yang masih sepi. Berdasarkan hasil observasi memperlihatkan bahwa Terminal Kedung Cowek yang berada di bawah kaki jembatan Suramadu ternyata agak jauh dari keramaian, karena letaknya sedikit di ujung jalan, sehingga tidak begitu terlihat dan orang cenderung hanya lewat begitu saja, serta bila ingin masuk ke Terminal kendaraan harus berputar balik melewati bawah jembatan Suramadu terlebih dahulu, maka tidak heran jika Terminal tersebut kurang diminati. Ketika pertama masuk ke Terminal tersebut yang terlihat hanya sebuah Terminal dengan keadaan yang masih minim fasilitas pendukung dan sangat terasa sekali jika Terminal tersebut memang benar – benar sepi pengunjung. Sejauh mata memandang tidak begitu banyak aktivitas yang tampak, hanya ada beberapa petugas yang bekerja dan mengontrol keadaan Terminal Kedung Cowek. Fasilitas yang ada juga belum sepenuhnya terpenuhi, sementara yang tersedia masih sebatas lapangan parkir, shelter, kantor, ruang tunggu, dan kamar mandi. Namun sampai saat ini pembangunan masih dilakukan dan disempurnakan, hal itu terlihat dengan adanya pengurukan tanah di sebelah lahan parkir yang akan digunakan untuk pengembangan fasilitas Terminal Kedung Cowek. Keadaan Terminal yang seperti itu membuat sopir angkutan Kota angkot enggan untuk masuk ke Terminal tersebut, hal ini terbukti dengan kenyataan di lapangan. Meskipun sejak awal beroperasinya Terminal Kedung Cowek sudah ada empat angkot yang telah dipindahkan namun kenyataannya yang terlihat hanya satu angkot saja, dengan keadaan angkot yang kosong tanpa penumpang karena memang sopir tersebut terlihat bukan untuk mencari penumpang namun hanya beristirahat saja. Keadaan Terminal yang sepi menjadikan Terminal tersebut hanya dijadikan sebagai tempat transit angkot saja bukan untuk mencari atau menaikkan penumpang. Dengan kata lain para sopir angkot hanya masuk dan membayar karcis setelah itu mereka keluar lagi dari Terminal. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Unit Angkot lin UBK Ujung-Baru-Kenjeran, Mat Lasum 45 tahun “Hingga Rabu 2/2 tadi di terminal itu masih sepi penumpang. Bahkan, tidak ada satu pun penumpang yang masuk ke Terminal tersebut. Padahal dia dan teman-teman mulai masuk ke Terminal tersebut sejak, Selasa 1/2 kemarin,” Sumber Tidak hanya sopir angkot saja yang merasa sepi penumpang, namun bagi pengguna angkutan umum juga merasa dirugikan sejak adanya pengalihan angkot ke Terminal Kedung Cowek, karena menurut mereka dengan adanya pengalihan tersebut lebih membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tempat tujuan dibandingkan sebelum adanya pembangunan Terminal baru. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bu Sri 42 tahun salah seorang penumpang angkot, mengatakan bahwa “Dulu sebelum ada terminal baru, naik angkot lebih cepat, tapi sekarang harus muter dulu, jadi lama sampainya, sejam lebih” Sumber hasil survey,14/4/2011 Sementara itu, dalam proses uji coba yang dilakukan, perwakilan dari empat trayek angkot yang dipindahkan ke Terminal Kedung Cowek terjadi konflik tentang trayek mereka yang masih berimpitan. Berdasarkan observasi yang dilakukan mereka saling bersikeras terhadap trayek awal mereka masing-masing, mereka mengganggap jika trayek dirubah maka sopir angkot yang satu akan memakan lahan sopir angkot yang lain sedangkan kondisi penumpang angkot saat ini memang lagi menurun, sehingga secara otomatis akan berakibat mengurangi pendapatan mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyu Drajat 42 tahun, yang mengatakan bahwa “ Meskipun jalur yang mereka lewati hanya sedikit saja yang sama, tapi mereka tetap tidak mau menerima, mereka takut akan mengurangi penghasilan karena kita tahu bahwa sekarang ini keadaan angkot hancur karena sepi penumpang”. Sumber Hasil survey 8/6/2011 Kejadian tersebut merupakan faktor yang membuat beroperasinya Terminal Kedung Cowek kurang berjalan dengan baik. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Terminal angkutan kota Kedung Cowek Surabaya? Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pola interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Terminal angkutan Kota Kedung Cowek Surabaya LANDASAN KONSEPTUAL 1. Konsep Good Governance Konsep governance dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep government yang menjadi titik tekan paradigma New Public Management NPM. Dalam konsep government, Negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan memaksa secara sah yang mempresentasikan kepentingan publik Pratikno, 2004. Governance lebih merupakan kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengkontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah government, rakyat citizen dan usahawan business yang berada di sektor swasta Taschereau dan Campos, 1997 dalam Thoha, 2003 63 Hal ini sejalan dengan rumusan UNDP 1997 yang mendefinisikan governance sebagai “Pelaksanaan otoritas administratif, politik, dan ekonomi untuk mengelola masalah suatu Negara pada semua tingkat yang mencakup mekanisme, proses, dan lembaga ketika warga Negara dan kelompok – kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan, melakukan hak politiknya, memenuhi kewajibannya, dan mendiskusikan perbedaan di antara mereka” Dwiyanto, dkk, 2003 4 Mengacu dari definisi UNDP tersebut, maka institusi dari governance meliputi tiga kaki three legs, yaitu economic, poltical, dan administrative LAN, 2000. Economic governance meliputi proses – proses pembuatan keputusan decision – making processes yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality of life. Political governance adalah proses – proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan governance melibatkan tiga unsur utama domain, yaitu state Negara atau pemerintahan, private sector sektor swasta atau dunia usaha, dan society masyarakat, yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing – masing Taschereau dan Champos, 1997; UNDP, 1997 dalam Thoha, 2003. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok – kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Gambar 1. Keseimbangan Tiga Komponen dalam Good Governance Sumber Thoha, 2003 hal 65 UNDP memberikan beberapa karakteristik good governance Mardiasmo, 200224 – 25 sebagai berikut a. Participation partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. b. Rule of law, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. c. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Apapun informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, harus secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. d. Responsiveness. Setiap lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder e. Consensus orientation. Adanya keharusan untuk selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. f. Equity. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. g. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdaya guna efisien dan berhasil guna efektif h. Accountability, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukannya. i. Strategic vision. Setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. 2. Dimensi Interaksi dalam Konsep New Good Governance a. Penguasaan Sumber Daya Istilah sumber daya lebih sering digunakan dalam konteks ekonomi, yang merupakan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa Marbun, 2003, meliputi sumber daya finansial, manusia, material, metode-metode kerja dan lain sebagainya. b. Distribusi Kekuasaan Aspek penting dari kekuasaan adalah bahwa kekuasaan merupakan fungsi dari kertegantungan dependency Robbins, 1996. Dalam suatu hubungan interaksi yang melibatkan dua atau lebih pihak-pihak, akan terjadi distribusi pembagian kekuasaan. Makin besar ketergantungan A terhadap B, maka makin besar kekuasaan yang dimiliki B dalam pola hubungan tersebut. Penguasaan sumber daya resources merupakan salah satu faktor yang menentukan jalannya proses perumusan dan implementasi kebijakan, khususnya dalam mewujudkan kesetaraan peran, serta pola interaksi yang terjadi. c. Interaksi Stakeholders Interaksi adalah suatu proses dimana dua pihak atau beberapa pihak saling melakukan aksi, saling berhubungan dan mempengaruhi Marbun, 2003. Dalam konsep governance, aktor-aktor pengambil kebijakan tersebut tidak hanya terdiri dari kalangan pemerintahan namun juga meliputi sektor privat dan masyarakat. Konsep governance menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan ketiga domain state-society-private tersebut Taschereau dan Campos, 1997; UNDP, 1997 dalam Thoha, 200363. Penyelenggaraan good governance baru akan terwujud apabila interaksi antara aktor-aktor dari ketiga domain tersebut dilakukan secara baik, transparan dan seimbang Effendi, 2001 dalam Azhari, Idham Ibty, dkk ed 2002116. d. Koordinasi Dimensi efektifitas koordinasi ini secara khusus membahas mengenai sejauh mana komunikasi yang terjalin antara stakeholders dapat berjalan efektif, serta sejauh mana ketiga domain governance tersebut mampu menjalankan peran masing-masing sehingga tercipta suatu interaksi yang harmonis dalam pelaksanaan kebijakan. 3. Pola Interaksi Pola interaksi merupakan suatu proses interaksi yang dinamis, dan menyangkut hubungan antara individu, antara kelompk maupun antara individu dengan kelompok Soerjono Soekanto, 2010. Ada beberapa Pola dalam Interaksi, antara lain 1. Pola interaksi secara formal, yaitu Interaksi-interaksi yang terjadi antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat dan swasta terbentuk sesuai dengan aturan yang ada 2. Pola interaksi secara tidak terstruktur, yaitu komunikasi yang terjadi antara stakeholders tidak terbentuk secara tertulis dan teratur, namun komunikasi ini terjadi diluar sturuktur yang ada. 3. Pola interaksi secara kemitraan atau kerjasama, yaitu hubungan komunikasi yang terjadi antara stakeholders memiliki satu tujuan yang sama sehingga mereka berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerangka Konsep Pada penelitian ini kerangka konsepnya dapat digambarkan sebagai berikut METODE PENELITIAN Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan Arikunto, 1996 14. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah Sugiyono, 2008 14. Pemilihan informan didasarkan atas subyek yang banyak memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data, sehingga penelitian ini kriteria yang digunakan adalah 1. Pihak Pemerintah yaitu Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Kepala Terminal Kedung Cowek Kota Surabaya, Kasubid Perhubungan Bapekko Kota Surabaya, dan Lurah Kelurahan Kedung Cowek Kota Surabaya. 2. Pihak Swasta yaitu Pemilik Angkot UBK Ujung – Baru – Kenjeran, R2 jembatan merah – Nambangan – kenjeran, TWM Tambak Wedi – Petojo – Keputih PP, dan JMK Jembatan Merah – Kenjeran serta Pedagang yang membuka usaha di dalam Terminal Kedung Cowek. 3. Pihak masyarakat yaitu Pengguna angkot yang masuk dalam trayek Terminal Kedung Cowek, yaitu 1. Pengguna Angkot UBK Ujung – Baru – Kenjeran, R2 jembatan merah – Nambangan – kenjeran, TWM Tambak Wedi – Petojo – Keputih PP, dan JMK Jembatan Merah – Kenjeran Pola InteraksiPenguasaan Sumberdaya Distribusi Kekuasaan Interaksi Stakeholders Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Terminal Angkutan Kota 2. Paguyuban Angkutan Kota UBK Ujung – Baru – Kenjeran, R2 jembatan merah – Nambangan – kenjeran, TWM Tambak Wedi – Petojo – Keputih PP, dan JMK Jembatan Merah – Kenjeran. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Penguasaan Sumber Daya a. Sumber Daya Politik Sumber daya politik berada di tangan pemerintah karena yang memiliki otoritas formal yaitu pihak Pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasubid Perhubungan Bappeko “ Aturan atau kebijakan dikeluarkan Pemerintah, dan yang lebih tahu tentang kebijakan tentang pembangunan Terminal, pihak Bappeko, namun secara teknis bisa ditanyakan langsung kepada pihak Dishub”. Sumber Hasil survey, 21/6/2011 Sementara itu pihak swasta maupun masyarakat tinggal melaksanakan dan menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Posisi kekuasaan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 3. berikut. Tabel 3. Posisi Kekuasaan Antar Stakeholders Sumber Diolah oleh Penelitib. Sumber Daya Non Politik Sumber daya non politik disini mencakup alat-alat, bentuk fisik, serta personil yang dimiliki oleh pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Cowek Surabaya. Untuk mengetahui sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Cowek, dapat dilihat pada tabel 4. berikut ini Pemerintah Walikota, Dishub, Bappeko Kuat, adanya macam peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengelola tentang pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Swasta Pemilik Angkot, Pedagang Lemah, peraturan yang mengatur pelaksanaan kurang memberikan ruang kewenangan secara otoritas. Mereka hanya bertindak sebagai pemilik angkot dan pedagang di kios yang masuk dalam Terminal Kedung Masyarakat Paguyuban Angkot, Pengguna Lemah, peraturan yang mengatur pelaksanaan kurang memberikan ruang kewenangan secara otoritas. Mereka hanya menerima kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Tabel 4. Sumber Daya Manusia No Bagian Bidang Jumlah Kepala Bappeda Prop. JatimKepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Prop. JatimKepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota SurabayaKepala Dinas Perhubungan Kota SurabayaKepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota SurabayaKepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota SurabayaDinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota SurabayaKepala Bagian Perlengkapan Setda Kota SurabayaKepala Bagian Pemerintahan dan Otoda Setda Kota Surabaya Sumber Diolah oleh peneliti Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Cowek terdapat sumber daya manusia yang memadai meski secara kuantitas SDM pemerintah yang paling banyak dibanding stakeholders lain. Sedangkan dana yang didapatkan untuk pelaksanaan pembangunan Terminal didapatkan dari dana APBD 2010, sesuai dengan pernyataan Staf Sarpras Dishub Surabaya berikut ini ” Dana yang digunakan semuanya didapatkan dari APBD sekitar 1,5 Miliar, tapi untuk pastinya berapa jumlah yang dikeluarkan sampai dengan sekarang, kita belum bisa memastikan”. Sumber Hasil survey, 20/9/2011 Selain adanya sumber daya berupa dana, dalam pembangunan Terminal juga terdapat sumber daya berupa fasilitas fisik, dalam hal ini yang termasuk dalam fasilitas fisik ialah tanah atau lahan yang digunakan untuk membangun Terminal baru, lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya. 2. Distribusi Kekuasaan Distribusi kekuasaan memang baiknya dilakukan atau dilaksanakan dengan seimbang dan merata, namum kenyataan yang ada distribusi kekuasaan lebih didominasi oleh Pemerintah, hal tersebut terlihat baik dari aturan atau kebijakan yang dibuat maupun saat melakukan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat dan swasta juga ikut melakukan distribusi kekuasaan, tetapi hal tersebut dibatasi dengan memberikan usul atau saran terhadap pelaksanaan pembangunan Terminal, dan tidak mempunyai kekuasaan secara penuh. Maka, dapat dikatakan bahwa yang memegang distribusi kekuasaan paling kuat ialah Pemerintah, yang ditunjukkan dengan adanya otoritas berupa kekuasaan dalam pelaksanaan pembangunan Terminal dalam rencana tata ruang wilayah. Luasnya otoritas ini menunjukkan bahwa pemerintah selaku executor terhadap pelaksanaan dan hal ini tidak dimiliki oleh masyarakat serta swasta terhadap pelaksanaan pembangunan Terminal. 3. Interaksi Antar Stakeholders Interaksi diantara pemerintah, swasta dan masyarakat lebih didominasi oleh pihak pemerintah dilihat dari beberapa indikator. Pertama, struktur kekuasaan pemerintah lebih besar darpipada swasta dan masyarakat karena pemerintah membuat kebijakan, swasta mengadakan pembangunan Terminal melalui tender, sementara masyarakat tinggal menerima kebijakan yang ada. Kedua, proses interaksi antar stakeholders lebih menempatkan pemerintah sebagai pihak yang merencanakan sekaligus mengadakan sosialisasi, sampai pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Cowek. Ketiga, proses pembuatan kebijakan, pemeritah juga dominan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5. berikut. Tabel 5. Interaksi Antar Stakeholders dalam Pelaksanaan Pembangunan Terminal Kedung Cowek Pihak Struktur Kekuasaan Proses Interaksi Proses Pembuatan Pemerintah Kuat, dengan didasarkan pada aturan– aturan yang dibentuk Berjalan dengan baik, meskipun di dalam Pemerintahannya sendiri masih ada sedikit perbedaan pemikiran Aturan dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Bappeko, Dishub, Kecamatan Bulak dan Swasta Terbatas, karena ruang geraknya tidak dapat lepas dari Pemerintah Dalam pelaksanaan pembangunan melakukan komunikasi secara baik Hanya mengajukan tuntutan atau permohonan kerjasama tetapi tidak ikut Masyarakat Terbatas, karena ruang geraknya tidak dapat lepas dari Pemerintah Dalam pelaksanaan pembangunan melakukan komunikasi secara baik Tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan Sumber, diolah oleh peneliti 4. Koordinasi Koordinasi disini yang dimaksud ialah proses penyesuaian diantara stakeholders yang saling berbeda dalam pemikiran yang akan disesuaikan, sehingga menghasilkan komunikasi yag memiliki keserasian untuk mencapai tujuan. Dalam kenyataannya di lapangan, koordinasi berusaha selalu diciptakan dan hal ini terbukti dengan adanya penyesuaian dari pihak angkot yang mau mengikuti arahan dari Pemerintah untuk masuk ke dalam Terminal, meskipun jalur trayek mereka sedikit berhimpitan. Selain itu penumpang yang naik angkot yang masuk dalam angkot pengalihan masih tetap mau menumpang angkot, meskipun hal tersebut sedikit memakan waktu karena harus berputar ke jalan yang lebih jauh. Peran masing-masing stakeholders dalam koordinasi dapat dilihat pada Tabel 6. berikut. Tabel 6. Koordinasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Terminal Kedung Cowek No Bentuk Pemerintah Swasta Masyarakat 1 Sosialisasi rencana pembangunan Terminal Menetapkan lokasi Terminal Menentukan dan mengatur sarana dan prasarana dalam Terminal 1. Memberikan tuntutan untuk diprioritaskan dalam pemanfaatan stan 2. Meminta untuk pengelolaan kebersihan, keamanan dan pengelolaan parkir dikelola oleh pihak swasta Mengusulkan untuk melakukan pergantian nama dari Terminal Tambak Wedi menjadi Terminal Kedung Cowek 2 Pertemuan pada saat pemindahan dan peresmian Mengundang dan melibatkan semua pihak untuk berdialog Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Melakukan dialog kepada Pemerintah agar pihak masyarakat tidak dirugikan Sumber Diolah oleh Peneliti Pola Interaksi Dalam penelitian ini yang ingin dilihat adalah pola interaksi antara stakeholders yang berlangsung, apakah diatur secara formal, terstruktur, dan bersifat hierarkis ataukah lebih bersifat informal, tidak terstruktur dan tidak hierarkhis. 1. Interaksi formal Interkasi formal terjadi antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Cowek, hal ini sesuai dengan pernyataan Staf Sarpras Dishub Surabaya berikut ini “Kita telah mengadakan dan mengundang semua pihak untuk melakukan pertemuan terkait dengan rencana pembangunan Terminal Kedung Cowek “. Sumber Hasil Survey, 20/9/2011 Pola interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dapat dilihat pada Tabel Tabel 7. Interaksi Formal antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Terminal Kedung Cowek Surabaya 1 19 Des 2008 Pengukuran lahan dan penerbitan zoning sub Terminal Rapat koordinasi semua pihak Pemerintah Formal 2 26 Mei 2010 Sosialisasi pembangunan Terminal Dialog pemerintah dengan masyarakat yaitu paguyuban angkot dan pengguna serta pihak swasta yaitu pemilik Formal 3 12 Jan 2011 Pertemuan terkait proses pemindahan dari terminal lama Dialog pemerintah dengan masyarakat dan swasta Formal 3 1 Feb 2011 Peresmian Terminal Kedung Dialog pemerintah dengan Formal Sumber diolah oleh peneliti 2. Interaksi Tidak Tersruktur Bentuk interaksi tidak terstruktur ini maksudnya ialah interaksi-interaksi yang bersifat non formal yang berfungsi untuk menyampaikan pendapat dan masukan terutama dari pihak swasta dan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya tindakan-tindakan class action yang dilakukan paguyuban angkot dan masyarakat, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kasubid Sarpras Dishub Surabaya “Memang awal dijalankannya Terminal, mendapatkan protes dari para angkot karena itu tadi, kalau sudah menyangkut masalah perut, susah hal kecil bisa menjadi masalah”.Sumber Hasil survey, 8/6/2011 Lebih lanjut interaksi tidak terstruktur antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Cowek dapat dilihat pada Tabel 8 berikut. Tabel 8. Interaksi antara Pemerintah Swasta dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Terminal Kedung Cowek Surabaya Notanggal Hal Bentuk Interaksi Pola 1 1 Februari 2011 Ijin trayek yang bersebrangan antara angkot R2 dan UBK Perwakilan dari empat trayek angkot mendatangi pihak Dinas perhubungan karena sempat berdebat tentang trayek mereka yang masih berimpitan. Tidak terstruktur Sumber diolah oleh peneliti3. Interaksi Kemitraan Pada interaksi kemitraan ini mengacu pada bagaimana pemerintah, masyarakat dan swasta menjalin kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan Terminal. Pihak swasta yang menjadi rekanan atau yang menjadi mitra pemerintah dalam melakukan pelaksanaan pembangunan Terminal, yaitu pemilik angkot dan pedagang. Rencananya pemerintah akan memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk membuka usahanya di dalam Terminal Kedung Cowek. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan lurah Kedung Cowek Surabaya “ Masyarakat menginginkan di beri prioritas dalam mengisi kios atau stan yang ada di Terminal Kedung Cowek”. Sumber Hasil survey, 27/9/2011 Secara umum diketahui bahwa, interaksi yang terjalin dalam kemitraan lebih pada pemerintah dengan pihak swasta yang dapat dilihat pada Tabel 9. berikut ini Tabel 9. Interaksi antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelaksanaan Pembangunan Terminal Kedung Cowek Surabaya NoBentuk Interaksi Pola 1 Pemerintah kota melakukan kerja sama dengan pemilik angkot dengan memasukkan angkot mereka ke dalam Terminal Kedung Cowek sedangkan dengan pedagang, Pemerintah melakukan kerjasama dengan memprioritaskan pedagang berasal dari masyarakat Kedung Cowek Kemitraan Kerjasama pembangunan tempat usaha 2 Pemerintah kota dengan pengguna angkot dan paguyuban angkot melakukan kerjasama untuk saling bertoleransi tentang pengalihan angkot ke Terminal Kedung Cowek Kemitraan mengadakan diskusi dan musyawarah Sumber diolah oleh peneliti Dari pemaparan diatas, terlihat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Cowek Kota Surabaya terdapat suatu pola interaksi secara formal, tidak terstruktur, dan kemitraan atau kerjasama. Namun dari kesemuanya yang paling dominan ialah pola interaksi secara formal. Hal itu dibuktikan dengan lebih banyaknya komunikasi yang dilakukan secara formal kepada semua pihak terkait dengan pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Cowek. KESIMPULAN Dari data penelitian dapat disimpulkan bahwa pola interaksi yang paling dominan adalah formal. Hal ini terjadi karena Pemerintah memiliki sumber daya yang lebih dominan daripada pihak swasta maupun masyarakat dengan adanya dana, SDM, dan Fasilitas fisik yang berasal dari pemerintah. Dalam hal distribusi kekuasaan juga memperlihatkan bahwa pihak Pemerintah bertindak sebagai eksekutor pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Cowek, Surabaya. Pemerintah membuat aturan yang telah ditetapkan sedangkan swasta hanya mengajukan tuntutan atau permohonan kerjasama tetapi tidak ikut membuat aturan – aturan, dan pihak masyarakat tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Kedung Cowek. SARAN Hasil penelitian dilapangan yang dilakukan terdapat beberapa saran, yaitu 1. Perlu adanya observasi secara lebih jelas dengan melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan pelaksanaannya, sebelum melakukan pembangunan Terminal agar pembangunan Terminal yang lainnya bisa difungsikan secara maksimal 2. Perlu mempertimbangkan keuntungan bagi sopir angkot dan masyarakat sebagai pengguna, agar semua pihak merasa tidak dirugikan. 3. Kedepannya peran swasta dan masyarakat lebih diperkuat lagi, agar dapat tercipta pola interaksi secara kemitraan DAFTAR PUSTAKA Thoha, Birokrasi dan politik di Indonesia. Jakarta Soekanto, Soerjono. 2000. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta Wihardi. 2011. Interaksi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Magrove Studi Kasus pada Kawasan Hutan Mangrove Wonorejo Kota Surabaya. Universitas Hang Republik Indonesia. 2007. Undang – Undang Tahun 2007 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya. Sekretariat Daerah. Surabaya PPRI No 43 Tahun 1993 Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2010 ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.
Panggabean, 2017). Hal ini terjadi tidak terlepas dari proses interaksi yang berkelanjutan antara pedagang ikan, dengan nelayan sehingga terbentuk pola interaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola interaksi sosial antara pedagang dengan nelayan yang berada di pasar ikan pantai Purus Padang Kecamatan Padang
Pengertian Terminal - Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancer dan tertib,di tempat-tempat tertentu dapat di bangun dan di selenggarakan terminal. Pada hakekatnya terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan pengangkutan jalan yang terdiri atas 1 terminal penumpang dan 2 terminal barang. Terminal Terminal Terminal merupakan titik simpul dari berbagai sarana moda angkutan yang berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang dari satu sarana angkutan ke sarana angkutan lainnya dan sebagai tempat pengaturan, pergerakan kendaraan maupun penumpang dan merupakan titik awal maupun titik akhir perjalanan orang untuk melakukan perjalanan. Di samping itu, terminal merupakan prasarana angkutan jalan dan sebagai sumber pembangkit. Definisi terminal Menurut Surat Keputusan Bersama SKB antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 1981, mendefinisikan terminal, sebagai berikut Merupakan prasarana angkutan penumpang, tempat kendaraan untuk mengambil dan menurungkan penumpang, tempat pertukaran jenis angkutan yang terjadi sebagai akibat tuntutan efesiensi pengangkutan. Tempat pengendalian atau pengawasan sistem perizinan arus penumpang dang barang. Merupakan prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan raya untuk melancarkan arus angkutan penumpang dan barang. Unsur tata ruang yang mempunyai peran yang penting bagi efesiensi kehidupan wilayah dan kota. UU RI No 14 tahun 1992 pasal 9 dan 10 menjelaskan bahwa terminal merupakan penunjang untuk kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancer dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat di bangun dan di selenggarakan terminal, sedangkan menurut Setiono E 1995; 95. Terminal diartikan sebagai Titik simpul dari jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum. Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian lalu lintas. Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus angkutan dan barang. Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efesiensi kehidupan kota. Berdasarkan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa terminal sebagai tempat yang mana sekelompok bus atau angkutan kota mengakhiri dan mengawali lalu lintas operasionalnya pada daerah terminalnya, dimana akan terjadi interaksi antara penumpang dan lintas rute Modul Pelatihan Perencanaan Sistem Angkutan Umum 1997 VII-1.
kuantitatifHasil penelitian menunjukkan ada 11 indikator yang digunakan untuk menilai interaksi yang dilakukan oleh penjual dengan persentase interaksi sosial tertinggi terjadi pada siang hari yaitu 34,43%, serta 4 faktor utama yang mempengaruhi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Kata kunci: interaksi sosial, pembeli, penjualInteraksiPedagang Pasar Tradisional. Persaingan antar pedagang untuk menarik perhatian pembeli agar datang ketempatnya berjualan merupakan aktivitas sehari-hari yang terjadi di pasar tradisional. Berbagai cara yang dilakukan pedagang agar pengunjung pasar setidaknya datang ke bedaknya untuk melihat barang yang dijual meskipun bukan barang yang .
interaksi yang terjadi di terminal
